Mewaspadai Deflasi

Setelah beberapa lama seluruh dunia, dan tentu saja Jawa Tengah dilanda inflasi, akhirnya deflasi datang juga. Selasa, 6 Januari kemarin, Suara Merdeka memuat berita yang menggembirakan. Nasional dan Jawa Tengah mengalami deflasi. Deflasi nasional sebesar 0,04% dan untuk pertama kalinya selama tahun 2008 Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,40%. Di antara 4 sampel penghitungan inflasi, Purwokerto merupakan satu-satunya kota yang tidak mengalami deflasi. Deflasi disinyalir terjadi akibat turunnya harga bahan bakar yang menyebabkan penurunan harga sejumlah komoditas lain. Menurut Kepala BPS Jawa Tengah, penurunan harga ini ditunjukkan oleh kelompok bahan makanan sebesar -0,17% dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -3,91%.

Bila inflasi selalu dikonotasikan sebagai sesuatu yang buruk, karena menyebabkan masyarakat semakin sengsara, maka sebaliknya deflasi merupakan fenomena yang menggembirakan dan baik. Benarkah deflasi merupakan fenomena yang menggembirakan? Atau sesungguhnya bisa juga menjadi awal dari pergerakan ekonomi yang perlu diwaspadai? Tulisan ini merupakan sudut padang yang lain dari fenomena deflasi yang ‘menggembirakan’ ini.

Deflasi, bisa baik bisa buruk

Selama ini inflasi cenderung mendapat pengamatan lebih karena menggerus nilai kekayaan, sedangkan deflasi dianggap lebih ‘tidak berbahaya’. Deflasi adalah fenomena disinflasi. Secara sederhana deflasi adalah penurunan harga barang secara umum. Bila sumber inflasi adalah sisi permintaan dan sisi penawaran, maka tentunya deflasi pun demikian juga.

Memang benar, deflasi dalam jangka pendek akan menguntungkan pembeli, namun dalam jangka panjang bisa membahayakan ekonomi. Mengapa? Ketika harga mulai turun, konsumen akan menggunakan asa nalarnya (rational expectation), dan beranggapan bahwa harga akan menjadi lebih murah beberapa bulan ke depan. Asa nalar inilah yang akan menahan keinginan untuk membeli barang pada saat ini. Bila semua orang memiliki kecenderungan yang sama, katakanlah dikalikan beberapa juta masyarakat, maka keputusan ini justru akan melemahkan perekonomian. Perusahaan akan mengalami kelebihan penawaran, sehingga cenderung mengurangi produksi. Ketika terjadi pengurangan produksi maka pengangguran akan menjadi masalah berikutnya.

Kenaikan pengangguran sebenarnya tidak saja dipicu oleh pengurangan produksi. Sticky-wage theory menyatakan bahwa sebagian besar bisnis tidak akan mudah menurunkan upah pekerja, meskipun harga telah mengalami penurunan. Truman Bewley, ekonom dari Yale pada tahun 1990 pernah mewawancarai ratusan eksekutif dan serikat buruh mengenai upah. Hasil menunjukkan bahwa pengurangan upah terhadap pekerja hampir tidak pernah terpikirkan karena akan berdampak pada sikap pekerja. Secara teoritis, kondisi ini dapat menyebabkan pengurangan pegawai untuk mempertahankan total upah yang sama. Apabila kondisi ini berlanjut maka perekonomian akan semakin turun dan hal yang terparah adalah terjadinya resesi.

Gambaran dampak deflasi di atas menunjukkan bahwa inflasi memang menyakitkan, namun deflasi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi.

Lalu bagaimana?

Penurunan harga yang terus-menerus dapat menjadi ancaman bila terjadi deflationary spiral. Apakah Jawa Tengah akan mengalami deflationary spiral? Bila dirunut mundur, BPS mencatat bahwa selama ini tekanan harga komoditas volatile foods cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan BI. Dalam KER Jawa Tengah Triwulan III (2008) terlihat bahwa sumbangan rata-rata komponen inflasi non inti (volatile dan administered price) terhadap inflasi IHK mencapai 59,90%, sedangkan inflasi inti mencapai 40,10%. Komoditas administered prices yang mendominasi antara lain adalah bensin, minyak tanah, tarif listrik, dan angkutan, sedangkan komoditas volatile foods adalah minyak goreng, mie, nasi dan gula pasir.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sisi penawaran merupakan penyebab inflasi (sekaligus deflasi seperti saat ini) jauh lebih dominan dibanding sisi permintaan. Sehingga bila yang bergerak hanya sektor moneter dengan kebijakan suku bunga yang ditujukan untuk menekan inflasi maka kebijakan ini dapat mendorong spiral deflasi (Kebijakan suku bunga ini tidak dapat dilakukan secara regional. Meskipun Jawa Tengah telah mengalami deflasi, kebijakan suku bunga tetap harus menginduk pada BI). Ketika BI rate tetap bertengger pada angka 9,25%, maka cenderung akan melesukan sektor riil dan di lain pihak konsumen masih akan tetap menunggu dalam membelanjakan uangnya, sehingga akan menurunkan permintaan.

Menghadapi kondisi semacam ini, mau tidak mau pemerintah harus segera mengucurkan stimulus untuk mendorong perekonomian. Stimulus ini harus sinergis yaitu moneter dan fiskal. Kebijakan moneter harus berupa penurunan suku bunga yang akan menggerakkan kredit untuk bisnis sehingga mendorong penyediaan barang yang diinginkan oleh konsumen. Penurunan suku bunga juga akan meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat, sehingga konsumen akan memiliki lebih banyak daya beli. Bila diasumsikan semua konstan, maka meningkatnya jumlah uang beredar (secara terkendali) akan menyebabkan spiral deflasi tidak terjadi.

Paket stimulus fiskal diharapkan akan mendorong bergeraknya sektor riil. Pengeluaran pemerintah memegang peran penting untuk mengakselerasi perekonomian. Dan tentunya pengeluaran pemerintah tidak hanya sekedar untuk belanja pegawai dan keperluan-keperluan lain, namun lebih ditujukan pada pengeluaran yang memiliki trickle down effect.

Penutup

Deflasi dalam jangka pendek adalah baik, karena dengan penurunan harga maka secara relatif daya beli meningkat. Yang perlu diwaspadai adalah deflasi yang berkepanjangan, karena bisa merupakan gejala menuju ke resesi. Apabila penyebab deflasi semata-mata adalah penurunan harga, maka kondisi ini relatif aman. Namun bila penyebab dominannya adalah penurunan permintaan maka kondisi inilah yang harus diwaspadai. Maka tugas pemerintah adalah memberikan stimulus yang tepat, sehingga daya beli tetap dapat meningkat, terjadi pergerakan sektor riil, pengurangan pengangguran serta akhirnya pertumbuhan ekonomi.