Pemilu: Stimulus bagi Perekonomian Jawa Tengah (1)

paper ini sebenarnya pernah kukirim ke Kompas.. tapi nggak dimuat2..ya udah ku posting ke sini, walau terlambat...

Awal Januari 2009 lalu Bank Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu akan memberikan stimulus ekonomi dalam bentuk pertumbuhan kredit sebesar 15-20 persen. Stimulus ekonomi akibat kegiatan pemilu sebenarnya tidak terbatas pada pertumbuhan kredit saja, karena pada dasarnya Pemilu merupakan sarana untuk meredistribusi kesejahteraan masyarakat melalui efek pengganda (multiplier effect) yang diciptakan. Walaupun tidak sebesar Pemilu 2004, bagaimanapun stimulus Pemilu ini akan menggairahkan kondisi pasar domestik yang sedang lesu akibat krisis keuangan global.

Pemilu antara stimulus dan biaya

Kampanye berkaitan erat dengan iklan dan sosialisasi caleg. Kampanye media memiliki backward dan forward linkage baik ke mass media, perusahaan percetakan, perdagangan, industri kertas, perhotelan, dan jasa kehumasan. Kampanye media cenderung memiliki efek pengganda yang relatif lebih kecil dibanding dengan kampanye langsung ke masyarakat. Kampanye langsung biasanya disertai dengan pembagian kaos, pembagian sembako, pengobatan gratis dan lain-lain memiliki keterkaitan yang banyak, sehingga menciptakan efek pengganda yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Bappenas (2008), dana anggaran Pemilu 2009 adalah Rp 13,5 triliun, dengan distribusi Rp 4,5 triliun untuk pemilihan legislatif dan Rp 9 triliun untuk pemilihan presiden. Diperkirakan sumbangan pemerintah daerah seluruh Indonesia (APBD) untuk pembiayaan Pemilu sekitar Rp 1-2 triliun. Total anggaran Pemilu sekitar Rp15,5 triliun belum termasuk dana kampanye calon legislatif seluruh Indonesia (12.417 orang). Bila diasumsikan setiap caleg mengeluarkan minimal Rp 800 juta untuk kampanye, maka total dana pemilu dapat mencapai Rp 25,5 triliun. Jumlah yang cukup besar bila sejajarkan dengan stimulus fiskal untuk APBN 2009 sebesar Rp 73,3 triliun (sekitar 35% dari stimulus fiskal).

Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah biaya yang muncul dari Pemilu. Terdapat tiga masalah yang akan menimbulkan biaya Pemilu. Yang pertama adalah Moral Hazard dari Partai Politik. Krisis keuangan global menyebabkan banyak pihak melakukan penghematan biaya kampanye. Sedikitnya dana partai, dapat mendorong terjadinya moral hazard dari partai yang memiliki akses terhadap fasilitas pemerintah. Adanya akses ini akan memungkinkan partai politik untuk menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye. Kedua adalah adanya praktek perdagangan hak pilih (logrolling) yang muncul setelah selesai Pemilu. Adanya logrolling ini akan menyebabkan meningkatnya ukuran kepemerintahan, sehingga tidak efisien dan menimbulkan biaya publik. Terakhir adalah polemik atau ketidakpuasan terhadap perhitungan suara hasil pemilu. Apabila polemik ini berkepanjangan, maka cenderung akan memberikan pengaruh negatif bagi investor, dan pelaku bisnis pada umumnya.