Pemilu: Stimulus bagi Perekonomian Jawa Tengah (2)

lanjutan...

Pengaruhnya terhadap Ekonomi Jawa Tengah

Bila disejajarkan dengan stimulus fiskal, maka menurut ketua BKPM, stimulus sebesar Rp 1,00 diyakini akan mampu menarik investasi sebesar Rp1,58. Bila angka ini dipandang terlalu optimis, mengingat kondisi investasi Indonesia dan khususnya Jawa Tengah yang melemah, dan diasumsikan kenaikan stimulus sebesar Rp 1,00 akan mampu menambah investasi sebesar Rp 1,25 saja, maka perekonomian akan terakselerasi lebih cepat. Efek ini diperkuat dengan adanya penyaluran kredit perbankan. Data KBI, Semarang menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan dan UMKM di Jawa Tengah pada tahun 2008 mencapai Rp 79.331 milyar dan Rp 9.871 milyar. Bila sinyalemen BI bahwa Pemilu akan medorong penyaluran kredit sebesar 15%, maka (dalam kondisi optimis) penyaluran kredit perbankan dan UMKM pasca pemilu akan mencapai Rp 91.231 milyar dan Rp 11.352 milyar. Akselerasi kredit ini tidak hanya mendorong sektor riil dan investasi, namun pada akhirnya nanti akan akan menambah jumlah uang beredar, dan akan meningkatkan daya beli.

Bila menurut KBI Semarang, pada tahun 2009 investasi diperkirakan masih mengalami perlambatan akibat sikap kehati-hatian investor dalam melakukan ekspansi usaha, maka impak pemilu ini setidaknya memberikan rasa optimis bagi sektor riil. Namun apabila dampak pemilu berlanjut dan berada dalam worst scenario yaitu tidak berjalan dengan damai, maka investasi swasta mengalami penurunan lebih besar lagi (perlu diingat berdasarkan data BPM Provinsi Jawa Tengah, nilai PMA dalam USD pada tahun 2008 menagalami penurunan dari 66.832 ribu USD menjadi 39.224 ribu USD). Dalam kondisi ini mau tidak mau investasi pemerintah sebaiknya memiliki peran yang utama. Dan pola ini juga sejalan dengan struktur ekonomi Jawa Tengah kontribusi pengeluaran pemerintah cukup dominan.

Sektor yang akan terakselerasi akibat aktivitas pemilu setidaknya ada tiga sektor yaitu PHR, pengangkutan, telekomunikasi dan keuangan, persewaan dan jasa. Berdasarkan pengolahan data (Pemprov Jawa Tengah 2007) dari tabel input output Jawa Tengah 2004, angka pengganda pendapatan masyarakat menunjukkan bila terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar Rp 100,00 maka pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar Rp 21,2 untuk sektor PHR, Rp22,3 untuk sektor pengangkutan dan telekomunikasi dan Rp13,1 untuk sektor keuangan. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja, bila terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar Rp 100,00 maka kana meningkatkan kesempatan kerja sebesar 6,6 orang untuk sektor PHR, 5,1 orang untuk pengangkutan dan telekomunikasi dan 2,5 orang untuk sektor keuangan. Adanya aktivitas Pemilu tentunya akan sangat menguntungkan bagi sektor-sektor tersebut, karena terdapat kemungkinan hasil akhir kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja akan menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Yang menjadi tantangan adalah efek pemilu yang relatif sekejap ini, tidak hanya berhenti pada peningkatan pendapatan yang kemudian diwujudkan pada peningkatan daya beli (yang tidak selalu produktif) dan hanya mendorong inflasi, namun sebaiknya, akselerasi singkat ini digunakan sebagai titik awal untuk menggerakkan sektor riil dan menjaganya agar tetap berjalan sepanjang waktu.

Pemilu: Stimulus bagi Perekonomian Jawa Tengah (1)

paper ini sebenarnya pernah kukirim ke Kompas.. tapi nggak dimuat2..ya udah ku posting ke sini, walau terlambat...

Awal Januari 2009 lalu Bank Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu akan memberikan stimulus ekonomi dalam bentuk pertumbuhan kredit sebesar 15-20 persen. Stimulus ekonomi akibat kegiatan pemilu sebenarnya tidak terbatas pada pertumbuhan kredit saja, karena pada dasarnya Pemilu merupakan sarana untuk meredistribusi kesejahteraan masyarakat melalui efek pengganda (multiplier effect) yang diciptakan. Walaupun tidak sebesar Pemilu 2004, bagaimanapun stimulus Pemilu ini akan menggairahkan kondisi pasar domestik yang sedang lesu akibat krisis keuangan global.

Pemilu antara stimulus dan biaya

Kampanye berkaitan erat dengan iklan dan sosialisasi caleg. Kampanye media memiliki backward dan forward linkage baik ke mass media, perusahaan percetakan, perdagangan, industri kertas, perhotelan, dan jasa kehumasan. Kampanye media cenderung memiliki efek pengganda yang relatif lebih kecil dibanding dengan kampanye langsung ke masyarakat. Kampanye langsung biasanya disertai dengan pembagian kaos, pembagian sembako, pengobatan gratis dan lain-lain memiliki keterkaitan yang banyak, sehingga menciptakan efek pengganda yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Bappenas (2008), dana anggaran Pemilu 2009 adalah Rp 13,5 triliun, dengan distribusi Rp 4,5 triliun untuk pemilihan legislatif dan Rp 9 triliun untuk pemilihan presiden. Diperkirakan sumbangan pemerintah daerah seluruh Indonesia (APBD) untuk pembiayaan Pemilu sekitar Rp 1-2 triliun. Total anggaran Pemilu sekitar Rp15,5 triliun belum termasuk dana kampanye calon legislatif seluruh Indonesia (12.417 orang). Bila diasumsikan setiap caleg mengeluarkan minimal Rp 800 juta untuk kampanye, maka total dana pemilu dapat mencapai Rp 25,5 triliun. Jumlah yang cukup besar bila sejajarkan dengan stimulus fiskal untuk APBN 2009 sebesar Rp 73,3 triliun (sekitar 35% dari stimulus fiskal).

Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah biaya yang muncul dari Pemilu. Terdapat tiga masalah yang akan menimbulkan biaya Pemilu. Yang pertama adalah Moral Hazard dari Partai Politik. Krisis keuangan global menyebabkan banyak pihak melakukan penghematan biaya kampanye. Sedikitnya dana partai, dapat mendorong terjadinya moral hazard dari partai yang memiliki akses terhadap fasilitas pemerintah. Adanya akses ini akan memungkinkan partai politik untuk menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye. Kedua adalah adanya praktek perdagangan hak pilih (logrolling) yang muncul setelah selesai Pemilu. Adanya logrolling ini akan menyebabkan meningkatnya ukuran kepemerintahan, sehingga tidak efisien dan menimbulkan biaya publik. Terakhir adalah polemik atau ketidakpuasan terhadap perhitungan suara hasil pemilu. Apabila polemik ini berkepanjangan, maka cenderung akan memberikan pengaruh negatif bagi investor, dan pelaku bisnis pada umumnya.