ANALISIS FENOMENA INFLASI DI INDONESIA 1980.1-1999.4

tulisan ini telah dimuat di Jurnal Kinerja 2001

Petikannya:

Antara tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 negara-negara di Asia menikmati pertumbuhan yang begitu tinggi (mendekati 8% per tahun). Pertumbuhan ekonomi yang demikian tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding dengan Ametika Serikat dan negara-negara Eropa membuat negara-negara di Asia dijuluki dengan “Asian Miracle”. Namun “miracle” tersebut dengan cepat berganti menjadi kondisi krisis yang berkepanjangan sejak Juli 1997. Di mulai dengan krisis di Thailand dan bergerak ke Malaysia, Indonesia serta Korea Selatan, menyebabkan berubahnya sebutan bagi negara-negara tersebut menjadi “Asia Contangion” (www. Fact.com, issue date 20 March 1998, retrieve February 2000).

Devaluasi menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Asia dan akhirnya menimbulkan masalah inflasi di dalam negeri. Inflasi merupakan masalah ekonomi makro yang mempengaruhi perekonomiaan secara riil karena memberikan tekanan bagi investasi dan menghalangi pertumbuhan ekonomi. Penelitian World Bank (World Bank Institute Home Page, retrieve Februari 2000) mengenai inflasi dan pertumbuhan di 127 negara antara tahun 1960-1992 menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tingkat inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pada tingkat inflasi yang rendah-menengah (20-40%) tidak secara langsung menyebabkan penurunan pertumbuhan sedangkan tingkat inflasi diatas 40% merupakan inflasi yang sangat membahayakan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas inflasi merupakan masalah ekonomi makro yang perlu mendapat perhatian baik untuk mencari penyebab maupun solusi untuk mengatasinya.

Sejak tahun 1986 Indonesia mengalami fluktuasi harga yang beragam. Tingkat inflasi tertinggi yang dialami Indonesia terjadi pada tahun 1997 dan 1998 sebesar 11,05% dan 77,63%. Data inflasi menunjukkan bahwa pergerakan harga di Indonesia relatif tidak stabil. Adanya krisis ekonomi pada pertengahan 1997, telah mendorong tingkat inflasi menjadi sedemikian tinggi. Pada tahun 1999 dan 2000 tingkat inflasi telah mengalami penurunan, walaupun kondisi tersebut tidak selalu menjamin stabilitas harga.
Banyak pendapat yang mengatakan bahwa inflasi di Indonesia lebih didominasi oleh penyebab non ekonomis. Permasalahan penyebab ekonomis dan non ekonomis di Indonesia memang menimbulkan kontroversi yang cukup tinggi. Aspek-aspek non ekonomis terkadang memberikan pengaruh yang signifikan bagi perubahan-perubahan indikator ekonomi. Dalam tulisan ini, faktor-faktor non ekonomis dieliminir dan diasumsikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada tingkat inflasi. Fenomena inflasi di Indonesia sendiri memunculkan banyak pendapat mengenai sumber inflasi dan aspek kausalitas.

Di satu sisi terdapat kelompok yang mengatakan inflasi di Indonesia dipicu oleh Jumlah uang beredar yang terlampau besar dan di sisi lain terdapat kelompok yang mengatakan bahwa inflasi di Indonesia disebabkan karena ketergantungan Indonesia bagi barang impor. Sisi kausalitas inflasi muncul karena inflasi itu tidak hanya merupakan akibat dari faktor ekonomi namun juga dapat menyebabkan perubahan faktor ekonomi yang lain. Berdasar latar belakang tersebut maka kajian ini akan mengamati fenomena inflasi yang terjadi di Indonesia baik dari sisi penyebab maupun aspek kausalitas.

read more - http://rapidshare.com/files/130315695/ika_rahutami_fenomena_inflasi.doc

IMPAK KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO TERHADAP EFISIENSI EKONOMI INDONESIA PERIODE 1980.1-1999.4 (ANALISIS KOINTEGRASI)

The economic crisis remains to be fundamental economic problem for many countries. Many of research done to found the cause and solve the main problem of the crisis. This research use co-integration regression method to observe the long run of economics policy effects. This research statistically examines the impact of Indonesian economics policies to economics efficiency. The analysis point only four variables that have a significant impact; real interest rate, inflation, government expenditure, and real exchange rate. The other economic factors, such as export, banking credit, do not have significant impact. This research also find that data is a stationer data so in the long run, economic policies have a significant implication to the economic efficiency.

Key words: Economics efficiency, economic crisis, macroeconomic policies, co-integration regression.


paper ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dibiayai oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia tahun 2001 dan di muat di jurnal Kompak. Read more disini

PPP : SUATU SOLUSI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG BERBASIS KOMPETENSI

Pertanyaan yang muncul dari keterkaitan antara otonomi daerah dengan globalisasi adalah siapa yang akan menjadi pelaku dalam proses pembangunan tersebut? Bila pemberlakuan otonomi daerah dalam era globalisasi menuntut suatu daerah kembali menata pembangunan ekonominya agar memiliki core-competence sehingga daerah tersebut akan mampu bertahan, berkembang dan bersaing dengan daerah lain maka diperlukan sinergi antar segenap pelaku ekonomi. Suatu konsep yang dapat digunakan adalah Public-Private Partnership (PPP).
Konsep PPP pertama kali muncul pada Juni 1998 di British Columbia. Konsep PPP merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam menyediakan jasa, fasilitas dan infrastruktur (www.marh.gov.bc.ca ). Karakteristik dari PPP adalah kemitraan dimana terdapat sharing antara pemerintah dan swasta dalam bentuk investasi,resiko, tanggung jawab dan reward. Kemitraan tersebut tidak dibangun pada aturan dan pola tanggung jawab yang seragam, namun biasanya bervariasi antara poyek yang satu dengan yang lain. Konsep PPP dapat pula tidak hanya dipandang dari sisi public dan private sector saja.

Paper ini telah saya presentasikan dalam Serial discussion Otonomi Daerah di Unika Soegijapranata, Agustus 2001. Read more on http://rapidshare.com/files/130314673/ika_rahutami_otonomi_daerah.doc

aktif lagi

sudah lama banget saya tidak mengisi blog ekonomi saya
dan kemarin beberapa teman dan mahasiswa S2, menanyakan atau meminta beberapa file saya
nah dari pada bingung, lebih baik saya upload lewat blog ini
mudah-mudahan bermanfaat..
dan semoga membuat saya lebih giat mengisinya lagi

salam
ika

pengalihan hari produksi dan krisis energi

kemarin, baru saja maksudku
keluar SKB di sektor produksi mengenai pengalihan hari produksi dan krisis energi
pengalihan hari ini dimaksudkan untuk mengurangi beban energi yang menumpuk
dari hari senin sampai hari jumat

aku berpikir,
kenapa beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kadang kontraproduktif
terhadap dunia produksi maupun dunia investasi kita?
atau ini wujud dari keinginan pemerintah untuk dianggap memperhatikan rakyat kecil?
sehingga gak sering-sering di demo?

pastinya bukan begitu langkah yang seharusnya di ambil
coba bayangkan saja, sekarang ini harga BBM untuk rumah tangga jauh lebih murah dari
harga BBM untuk industri (dan spreadnya cukup tinggi)
demikian juga harga listrik.
padahal kalo dipikir, rumah tangga itu tidak menghasilkan value added apa pun
dan justru sektor industrilah yang seharusnya mendapat support yang lebih tinggi.
mungkin kita bisa cek juga negara lain...
bagaimana rumah tangga di ajak untuk berhemat energi,
mungkin biar tidak terjadi tunggakan yang begitu besar, perlu adanya prepaid untuk listrik
sehingga rumah tangga juga akan mikir ketika memakainya
(kayak pulsa hp aja, tapi mungkin efektif, karena toh shanghai, dan beberapa kota di China
juga menerapkan hal ini)

memang kalo kebijakan harga listrik dan BBM di rumah tangga diubah, pasti pemerintah semakin tidak populer
tapi toh, tetap harus diperhatikan, setidaknya jangan bikin suatu kebijakan
yang akan menyurutkan langkah investor masuk indonesia
lha kalo sektor industri di kasih aturan macem2 semacam ini bagaimana mereka tidak memilih
untuk pergi ke Vietnam?

so... penggalihan hari produksi bukan keputusan terbaik.
krisis energi tidak boleh ditimpakan hanya pada sektor industri
ini kesalahan sistem sejak dulu
dan ya harus bersama-sama kita ubah...
berat memang... tapi toh harus dilakukan
 

INFLASI TRANSPORTASI: SEKEDAR FENOMENA PERMUKAAN

Kenaikan harga BBM pada 24 Mei 2008 sebesar 28,7 persen sampai saat ini masih mendapat reaksi keras dari masyarakat padahal kenaikan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan pada Oktober 2005 yang mencapai 114 persen. Kemarin, Senin, 2 Juni 2008, Organda di Kota Semarang pun sudah berekasi dengan turun ke jalan. Dalam waktu yang sama, Suara Merdeka, memuat hasil riset Kantor Bank Indonesia Semarang mengenai proyeksi inflasi di Jawa Tengah. Hasil proyeksi yang dilakukan BI sebenarnya tidak cukup mengejutkan, namun juga tidak bisa diabaikan. Tidak mengejutkannya karena laju inflasi yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari kenaikan harga BBM. Lalu kenapa tidak boleh didiamkan? Data inflasi yang dikeluarkan oleh BI Semarang kemarin hanya menunjukkan ‘permukaan’ inflasi, padahal komponen inflasi sendiri beragam, dan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga menurut saya yang terpenting justru mengetahui bagaimana pola komponen inflasi tersebut, agar dapat dilakukan tindakan antisipatif.

Benarkah hanya berdampak di kelompok transportasi?

Secara sederhana, kenaikan harga BBM akan mendorong terjadinya inflasi yang lebih tinggi. BI Semarang memroyeksikan inflasi IHK tahun 2008 di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 9,8 persen - 10,8 persen. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan target awal inflasi yang ditetapkan yaitu 5,5 persen - 6,5 persen. Inflasi yang diumumkan oleh BI Semarang merupakan proyeksi inflasi pasca kenaikan harga BBM, sehingga kemungkinan besar simulasi dan proyeksi didasarkan pada asumsi kenaikan harga BBM.

Dampak kenaikan harga BBM terhadap kelompok barang sangat tergantung pada komposisi biaya BBM dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Sehingga sangat wajar bila organisasi usaha yang paling banyak ‘berteriak’ mereaksi kenaikan harga BBM ini adalah organisasi yang bergerak di bidang angkutan umum. Angkutan umum merupakan fasilitas publik yang seharusnya menjadi domain pemerintah namun tampaknya lebih banyak diusahakan oleh sektor swasta. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesan bahwa pemerintah seakan-akan lepas tanggung jawab dan membiarkan bebannya ditanggung oleh pihak swasta.

Kilas balik ke Oktober 2005, ketika pemerintah menaikkan harga BBM maka terjadi inflasi sebesar 17,43 persen (year on year – yoy - Oktober 2005). Kenaikan harga terbesar pada saat itu terjadi di kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mencapai 39,48 persen, dan sampai dengan Desember 2005, kenaikan harga di kelompok transportasi masih sangat tinggi. Komposisi ini mengalami perubahan yang drastis mulai tahun 2006 sampai ke April 2008. Kelompok transportasi di Jawa Tengah tidak lagi mengalami kenaikan harga yang berarti, bahkan pada April 2008 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,03 persen. Trend perubahan harga yang terjadi di kelompok transportasi ini tampaknya juga menyelamatkan inflasi bulanan Jawa Tengah pasca kenaikan BBM. Harapannya adalah lonjakan kenaikan harga angkutan umum tidak terlalu tinggi, dan seharusnya tidak mencapai di atas 2 digit.

Namun apakah benar hanya sektor transportasi yang dihantam? Tentu saja tidak. Kalau menilik data-data yang dikeluarkan oleh BI Semarang dalam Kajian Ekonomi Regional, maka tampak jelas bagaimana perilaku masyarakat ketika terjadi inflasi ‘dadakan’ akibat ulah pemerintah dalam menetapkan harga. Shock harga BBM di tahun 2005 juga mengakibatkan kenaikan harga tinggi di sektor perumahan, makanan jadi, minuman dan bahan makanan. Komposisi ini berubah sejak Desember 2006 sampai 2008. Inflasi (yoy) yang dominan di April 2008 justru terdapat pada kelompok makanan, sandang, pendidikan dan papan.

Pola inflasi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan bahwa shock harga BBM relatif dapat dengan cepat teredam di kelompok transportasi, dan yang kembali mendominasi justru kelompok barang yang bersifat kebutuhan pokok seperti makanan, sandang dan papan, di samping kelompok pendidikan yang memiliki inflasi cukup tinggi sejak 2006.

Kelompok pangan, pendidikan dan papan: perlu perhatian

Tampaknya kelompok kebutuhan dasar harus dipantau benar-benar oleh pemerintah Jawa Tengah, karena bahan pangan memiliki karakteristik harga yang sangat volatil (April 2008 kenaikan harga yoynya mencapai 16,29 persen). Meskipun terjadi surplus beras di Jawa Tengah, namun persoalan pangan tidak sekedar persoalan surplus atau defisit stok bahan pangan. Persoalan pangan juga harus memperhatikan unsur distribusi dan daya beli masyarakat. Sangat ironis rasanya bila masyarakat Jawa Tengah kelaparan di tengah lumbung padi itu sendiri!!

Kenaikan harga di kelompok pendidikan juga harus cukup diwaspadai. Kenaikan harga BBM saat ini sangat dekat dengan penerimaan siswa baru. Pergantian tahun ajaran pastilah membutuhkan buku ajar baru dan peralatan sekolah baru. Tanpa kenaikan BBM saja, pada April 2008 inflasi yoy di kelompok pendidikan telah mencapai 8 persen, lalu bagaimana pasca penaikan harga BBM? Suatu hasil riset (Ikhsan Modjo, 2007) menunjukkan bahwa prosentase biaya BBM pada industri kertas dan produk kertas mencapai 12 persen dari total biaya. Sehingga apabila terdapat kenaikan BBM sebesar ± 30 persen, diperkirakan akan menaikkan harga kertas dan produk kertas sebesar 3,6 persen. Komposisi ini pastilah akan sangat berpengaruh pada sektor pendidikan. Kalau dana BOS yang digulirkan perbulan tetap rata-rata Rp 20.000, maka terdapat kemungkinan dana ini semakin tidak mencukupi. Pemerintah Jawa Tengah diharapkan mampu melakukan tindakan antisipatif, terutama untuk menyelamatkan agenda wajib belajar 9 tahun.

Kelompok barang lain yang harus bersiap-siap adalah sektor properti. Data inflasi yoy April 2008 kelompok perumahan mencapai 6,47 persen. Pasca kenaikan BBM, mungkin akan mengalami kenaikan yang semakin tinggi, karena sektor properti menggunakan bahan baku yang mengkonsumsi BBM paling tinggi (misalnya prosentase biaya BBM di industri besi baja mencapai 11, 9 persen dan industri semen, kaca mencapai 33,7 persen). Kalau harga perumahan akan cenderung melonjak, maka permasalahan kembali muncul untuk lapis masyarakat kelas bawah. Pembelian RSS akan semakin tidak terjangkau, dan mau tidak mau harus ada campur tangan pemerintah didalamnya.

Jangan terkecoh

Melihat pola inflasi Jawa Tengah, pemerintah harus lebih cermat dan jangan sampai terkecoh dengan fenomena yang ada. Inflasi di kelompok transportasi memang lebih instan, namun ternyata lebih bersifat sesaat dan kemudian kembali stabil. Fokus pemerintah harus melebar karena di balik fenomena ini terdapat kelompok yang lebih rentan yang justru tidak boleh terabaikan yaitu kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, papan dan pendidikan. Inilah tantangan sebenarnya bagi pemerintah Jawa Tengah pasca kenaikan harga BBM.

Solo Batik Carnival: Saat yang Tepat Menuju Culturepreneur

Solo Batik Carnival (SBC) yang diselenggarakan pada 13 April 2008 di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo, tidak saja menunjukkan kegairahan baru dalam dunia batik di Solo, namun juga menjadi trend tekstil dan fashion di Indonesia. Bagaimana tidak? Kalau diamati secara seksama, mulai awal Januari 2008 ini, banyak sekali selebritas tanah air yang dulunya international designer-minded, sekarang wira-wiri menggunakan batik. Mungkin memang kita harus ‘tertampar’ oleh kasus hak paten batik terlebih dahulu sebelum berani bangga atas lokalitas kita. SBC yang besar dan ramai ini, tentunya akan sangat sayang bila hanya lewat begitu saja tanpa memiliki makna bagi bangkitnya industri batik di Jawa (dan bahkan lebih luas lagi di Indonesia, karena batik tidak hanya milik Jawa).

Culturepreneur untuk pengembangan batik

SBC sendiri menunjukkan adanya sinergi yang kuat dan unik antara perajin batik, pelaku ekonomi dan pemerintah. Sinergi ini tentunya menarik dan penting, karena pengembangan industri batik bukanlah hal yang mudah. Industri batik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan industri lain. Industri batik menjadi unik karena industri ini merupakan perpaduan antara seni, teknologi dan ekonomi. Tidak semua perajin batik mampu memadukan ketiga unsur ini dalam rutinitas produksinya.

Masalah ini lebih dirasakan oleh industri batik yang tidak diproduksi masal namun batik tulis yang diproduksi secara tradisional. Sebagai seniman tradisional yang menorehkan cantingnya berdasarkan feeling dan ragam corak yang mentradisi, perajin batik cenderung bersifat moody. Sifat moody, suatu ciri seniman yang murni seniman dan belum terkontaminasi oleh ekonomisasi seni, membuat karya batik yang dihasilkan tidak ajeg, sehingga sulit untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar dan kontinyu. Padahal tuntutan pasar dewasa ini (terutama pasar ekspor) adalah disain batik yang unik, tidak ‘pasaran’, serta mampu mempertahankan pasokannya.

Menurut Moxey dan Studd (2000), industri yang berbasis seni seperti batik, harus selalu mengembangkan produk baru. Pengembangan disain produk ini tidak mudah. Kesulitan yang melekat pada disain produk seni adalah mendefinisikan keinginan pelanggan dan penciptaan disain yang mampu menjadi trend pada masa yang akan datang. Motif baru batik dapat didorong dengan pelibatan institusi pendidikan seni dalam bentuk lomba disain atau pembuatan motif baru, sehingga ketika melihat motif tertentu dalam batik, pelanggan dapat dengan cepat menyatakan ini adalah motif khas Semarangan, motif khas Wukirsari Bantul, motif khas Bayat Klaten, dan sentra-sentra batik lainnya.

Adanya tekanan bagi perajin seni ketika mereka harus mengembangkan karya mereka di luar model yang tradisional bukanlah hal yang mudah. Mau tidak mau untuk memenangi persaingan tekstil dan fashion, pengembangan industri batik tidak dapat lagi menggunakan pola-pola tradisional. Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Davies dan Ford (2000) untuk pengembangan industri berbasis seni adalah konsep culturepreneur. Culturepreneur merupakan hybrid professional yang mengemas dan menjual produk seni ke pelanggan, menyediakan jembatan agar komunitas seni dapat berhubungan dengan dunia bisnis dan pembuat kebijakan. Kunci keberhasilan culturepreneur adalah kemampuan untuk memproses sejumlah besar informasi, berpikir strategis, dan mengembangkan komunikasi dengan jaringannya.

Pengembangan komunikasi untuk penciptaan jejaring tidak bisa dilakukan sendiri oleh perajin karena membutuhkan pihak lain baik swasta maupun pemerintah yang memiliki akses lebih luas untuk terlibat didalamnya. Peran pemerintah dan pengusaha untuk memfasilitasi eksebisi, pameran batik atau karnaval semacam SBC tentunya akan mendukung pembentukan jejaring dan pasar yang lebih luas.

SBC: momen yang tepat

Tampaknya SBC kali ini dapat menjadi saat yang tepat untuk pengembangan industri batik. Keterlibatan berbagai unsur dalam penyelenggaraan SBC menunjukkan bahwa jejaring produk dan pemasaran dapat dibangun secara sinergis, dan yang terpenting adalah pada karnaval ini terlihat betapa besar pasar yang bisa digarap oleh industri batik.

Political will pemerintah tampaknya tetap memegang peran penting, karena pasar batik tidak akan dapat berkembang apabila diserahkan pada mekanisme pasar semata. Pemerintah mungkin perlu sedikit melakukan ‘pemaksaan’ agar produk batik tidak terlibas oleh produk tekstil Cina misalnya. ‘Pemaksaan’ ini perlu dilakukan misalnya dalam bentuk penyelenggaraan karnaval batik berkala, pemakaian baju batik pada hari tertentu, atau pun kunjungan wajib wisatawan ke desa wisata batik terpadu. Upaya yang sederhana, namun akan memberikan efek turunan yang besar dan panjang.

SBC menjadi saat yang tepat bagi kita, anak bangsa, untuk mulai memperhatikan industri batik. Dan pastinya tidak ada kata terlambat bagi semua pihak untuk mulai mencintai, dan tidak sekedar mencintai, namun mau membeli, bersedia memakai, dan mempromosikan batik mulai dari orang-orang terdekat dengan kita.

pollution-haven

ada satu data menarik dari FDI kita di tahun 2007
Dalam FDI kita, industri kimia dan farmasi mempunyai porsi terbesar kedua. Pada tahun 2007, FDI indistri kimia dan farmasi, mempunyai pangsa sebesar 16% dari seluruh FDI yang masuk ke Indonesia, dan jika dibandingkan dengan industri manufaktur saja, FDI industri kimia dan farmasi mempunyai pangsa lebih dari 35%. Besarnya pangsa ini cukup stabil dari tahun ke tahun dan ini berarti FDI industri kimia dan farmasi merupakan FDI yang cukup dominan.
waduuuhhhh padahal kan industri kimia merupakan industri yang polutan banget.
polusi industri kimia itu lengkap banget. Ya di air, udara, dan limbah. mulai dari SO, BOD, COD, VOC, HO dan masih banyak banget.

kondisi ini mengingatkanku pada konsep pollution haven.
dan Negara berkembang biasanya menjadi pollution-haven, tempat dimana perusahaan dapat merelokasi dan berproduksi tanpa pengawasan lingkungan yang ketat seperti negara maju.
Hal ini disebabkan 2 hal pokok yaitu:

1. Standar lingkungan yang ketat di negara maju menyebabkan beberapa perusahaan, terutama yang pollution-intensive direlokasikan ke negara yang memiliki standar lingkungan yang tidak begitu ketat. Perbedaan standar akan mendorong terjadinya relokasi industri kotor ke negara sedang berkembang. Pengalihan operasi industri kotor ke negara sedang berkembang ini disebabkan karena negara sedang berkembang menilai aspek lingkungan terlalu rendah (undervalue) atau bahkan menggunakan perbedaan etrsebut untuk menarik investasi baru ke negara sedang berkembang.
2. Faktor lain yang mendorong industri kotor untuk merelokasi perusahaannya ke negara sedang berkembang adalah ketersediaan bahan baku, murahnya tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur, penghapusan pajak dan lain-lain

benarkah dengan data itu kita termasuk menjadi pollution-haven?
kalo iya cukup mengerikan. artinya seakan2 kita menjual tanah, air dan udara kita demi sebuah pertumbuhan ekonomi. padahal cost dari kondisi ini tentunya tidak murah. dan siapa yang akan membayarnya??? pasti next generation...
jadi bila fenomena ini benar...
betapa kasiannya anak cucu kita nanti

Gubernur BI baru

ini bukan telaah ekonomi sih..
hanya mau cerita bahwa Pak Budiono telah terpilih jadi gubernur BI baru...
Kemarin ketika aku ke BI, sempat nanya ke seorang teman, kenapa pak Budiono?
(meski aku tahu Pak Bud ini seorang yang bersih, cenderung konservatif dan selama ini suka (lebih suka berbicara mengenai stabilitas moneter)
kata teman itu, BI membutuhkan figur yang sederhana dalam "keberadaannya"
oooo... tampaknya pak Bud memang figur yang tepat
dan tampaknya pula pak Bud dapat diterima oleh PDIP, karena toh beliau juga mentri pada jamannya Mega...
dan... pasar ternyata merespon bagus ya....
tidak ada gejolak di pasar
ini menunjukkan komitmen BI dalam menjaga stabilitas
jadi semuanya dipersiapkan dengan baik

So.... selamat berkarya Pak Bud....
sebagai salah satu muridnya... pasti saya bangga ada satu lagi orang UGM yang diharapkan bisa menyelamatkan bangsa ini..

(intermezo... yang paling lucu adalah... kalo beliau ngajar di UGM tiap sabtu, beberapa waktu lalu sebelum diangat jadi Gubernur... berbondong-bondong mahasiswa S1 minta foto dan tandatangan... maklum.. ntar kalo dah jadi Gubernur pasti susah 'menyentuh" beliau)

Ketika BI “Bicara”

Pemilihan gubernur BI jadi isu anget sekarang ini... mana yang maunya harus internal, mana yang pak presiden juga kekeh dengan pilihannya...
tapi kalo aku sih mikir, siapapun gubernurnya, kayaknya yang lebih penting adalah sistemnya kok. Yang terpenting adalah bagaimana mengkomunikasikan kebijakan tersebut

mengapa gitu???

Komunikasi kebijakan moneter memang nggak mudah, karena adanya limits of human information processing skills. Selanjutnya komunikasi kebijakan ini akan berkaitan dengan prediktabilitas dan transparansi. Kenaikan transparansi tidak secara otomatis selalu menjamin prediksi yang tepat, terutama bila unsur kejutan bersifat eksogen.

BI saat ini menggunakan suku bunga BI Rate sebagai sinyal (stance) respon kebijakan moneter dan sasaran operasi moneter. Komunikasi yang dilakukan oleh BI mencakup pengumuman dan penjelasan pencapaian sasaran inflasi, kerangka kerja dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh, jadwal RDG, serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Penyampaian dilakukan melalui berbagai bentuk, tidak terbatas pada media massa, namun juga pelaku ekonomi, kalangan pakar dan akademisi. Upaya komunikasi yang dilakukan oleh BI tersebut menimbulkan pertanyaan yaitu apakah seluruh upaya ini sudah menjamin efektivitas komunikasi kebijakan moneter oleh BI?

Pada kenyataannya komunikasi kebijakan moneter di Indonesia masih terbatas pada masyarakat dengan tingkat pendidikan tertentu dan yang mampu mengakses informasi saja. Komunikasi BI menjadi tidak optimal karena masalah asimetri informasi dan heterogenitas pengetahuan, sehingga interpretasi yang terbentuk tidak selalu sama dengan jalur yang diharapkan oleh BI.

Saya melihat ada tiga masalah utama bank sentral termasuk BI ketika mengkomunikasikan kebijakan moneter.

Masalah pertama adalah data yang menjadi input dari informasi yang dipublikasikan oleh bank sentral. Data seringkali mencerminkan spektrum yang luas dari suatu kondisi, namun di lain pihak data sering tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri, sehingga muatan informasinya akan berubah tergantung dari cara mereka dikomunikasikan. Spektrum informasi yang luas menunjukkan adanya kemungkinan heterogenitas pemahaman. Kondisi ini menuntut bank sentral untuk tidak hanya sekedar mempublikasikan data namun juga tidak dapat mengindari kebutuhan menseleksi, mengkualifikasikan dan mengomentari informasi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank sentral adalah memberikan pemahaman analisis mengenai outlook ekonomi, khususnya determinan permintaan agregat, potensi penawaran, dan inflasi. Hal ini menjadi penting karena masyarakat memiliki keterbatasan prediksi numerik, sehingga angka yang ditampilkan perlu disertai dengan analisis dan rasionalisasi kualitatif. Diskusi semacam ini akan menolong masyarakat untuk menginterpretasikan data dan membiarkan pasar merespon secara konstruktif setiap kejutan dalam data.

Bila selama ini ekspektasi Bank Indonesia diperoleh melalui survey, maka pertanyaannya adalah apakah informasi yang diperoleh dari survei tersebut secara ekonomi bersifat reliabel sehingga pengumpulan data benar-benar mencerminkan ekspektasi pasar? Apakah tidak terdapat bias misalnya ketidakakuratan respon, atau adanya kolusi dengan beberapa responden dalam menjawab pertanyaan? Hati-hati terutama bila survei ini diserahkan pada pihak ketiga seperti yang BI lakukan selama ini, butuh kontrol ketat dari KBI di daerah.

Masalah kedua adalah kecenderungan tidak adanya perubahan pola komunikasi pada saat kerentanan ekonomi. Pembentukan ekspektasi berdasarkan survei bukanlah satu-satunya hal yang akan membuat bank sentral menjadi lebih prediktabel dan kredibel. Untuk memperoleh kredibilitas maka diperlukan diskusi yang baik, klarifikasi dan justifikasi atas kesalahan kebijakan yang lampau dan langkah kebijakan ke depan yang diambil. Pada dasarnya komunikasi bank sentral setidaknya memiliki dua fungsi yaitu sinyaling jangka pendek dan konsistensi jangka panjang (Issing, 2005). Dalam sinyaling jangka pendek, indikasi atas keputusan yang akan datang harus selalu dipandang sebagai komitmen kondisional, karena jika apa yang disampaikan bank sentral dipahami sebagai sesuatu yang unconditional, maka kondisi ini akan berbahaya dalam jangka yang lebih panjang. Di lain pihak, kebijakan moneter akan terprediksi dan kredibel jika konsistensi jangka panjang tercapai.

Jika bank sentral mengkomunikasikan kebijakannya secara baik ke pelaku ekonomi, maka akan memunculkan kredibilitas. Sayangnya, pengumuman mengenai prediksi variabel ekonomi makro atau indikasi pencapaian kebijakan moneter di masa yang akan datang lebih banyak mengasumsikan kebijakan yang konstan selama periode prediksi (Amato, et al, 2003). Asumsi ini tidak realistik bagi sebagian besar situasi, baik bagi pembuat kebijakan maupun agen ekonomi, karena transparansi dan prediktabilitas indikator ekonomi sangat rentan terhadap elemen kejutan (Syrichas, Karamanou, 2004).

Komunikasi pada masa kerentanan ekonomi lebih ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan antar agen dalam pasar. Komunikasi ini juga mengindikasikan bahwa otoritas moneter menangkap tanda bahaya dan siap bertindak secara tepat, cepat dan efektif, sejalan dengan tujuan yang diemban yaitu menstabilkan harga dan menjaga kondisi finansial.

Masalah ketiga adalah jalur kebijakan suku bunga selama ini cenderung tidak disampaikan secara ekplisit karena berbagai pertimbangan. Seperti diungkapkan sebelumnya, pada umumnya bank sentral (termasuk BI) lebih suka hanya sekedar berbicara menengenai outlook ekonomi dibandingkan dengan mendiskusikan jalur kebijakan (dalam hal ini suku bunga) yang dipilih. Publikasi yang ditampilkan BI juga terlihat lebih fokus pada penetapan indikator ekonomi makro saat ini dan prediksi numerik untuk kuartal atau tahun yang akan datang. Sebagian besar komunikasi oleh BI bersifat kuantitatif namun tidak didukung dengan pemaparan kualitatif yang mampu menjawab mengapa angka inflasi tersebut muncul, dengan metode apa suku bunga ditetapkan, berapa besar penyesuaian yang perlu dilakukan bila terjadi kejutan ekonomi yang bersifat eksternal dan lain sebagainya. BI relatif jarang mengumumkan bias dari keputusan target. Padahal bias dari target merupakan hal penting karena memberikan indikasi kualitatif risiko yang muncul dari outlook ekonomi (Amato et al, 2003).

Mungkin akan lebih bermanfaat bila BI bersedia melakukan komunikasi jalur kebijakan secara eksplisit, maka akan memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan pertama adalah naiknya transparansi kebijakan moneter karena terdapat kesempatan yang lebih baik untuk mencapai target inflasi tanpa seringkali melakukan perubahan yang berlebihan pada variabel kunci. Keuntungan kedua adalah membantu menunjukkan komitmen pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Misalnya, jika pembuat kebijakan mengumumkan komitmen untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah, maka komitmen ini akan menjadi lebih kredibel jika pembuat kebijakan secara simultan mengumumkan jalur kebijakan yang mereka harapkan untuk mencapai tujuan inflasi. Terakhir, pengumuman akan menolong pelaku pasar finansial untuk menetapkan harga aset secara lebih efisien.