Tidak ada faktor tunggal yang bertanggung jawab terhadap keadaan keterbelakangan dan juga tidak ada kebijakan atau strategi tunggal yang dapat menggerakkan berbagai proses yang kompleks dalam pembangunan ekonomi (Gillis et.al, 1996)
Bagi banyak pihak, kemiskinan merupakan isu paling seksi. Isu ini dapat diangkat dari segala ranah, baik pemikiran ekonomi, antropologi maupun politis. Keseksian isu kemiskinan dimulai dari kerentanan definisi kemiskinan yang dipakai, kemudian berlanjut pada hal teknis yang terkait dengan cara pementaan penduduk miskin (yang diturunkan dari definisi tadi), berikutnya menyangkut masalah perencanaan, implementasi dan pengawasan program intervensi dan berakhir pada pengukuran efektivitas program secara empiris.
Di luar kontroversi yang melekat dalam isu kemiskinan, kemiskinan sudah menjadi menjadi isu tidak hanya ditingkat regional namun juga internasional, sejajar dengan isu-isu lain seperti ketidakmerataan antar golongan dan disparitas regional. Keberpihakan pada isu-isu tersebut terlihat juga dalam rumusan Millenium Development Goals. Dalam laporan MGDs tahun 2004 terlihat bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan dari 18,2% pada tahun 2002 menjadi 7,5% pada tahun 2015. Komitmen ini haruslah direspon pula pada tingkat provinsi, termasuk Jawa Tengah, dengan merumuskan langkah pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (PMPK) yang tidak sekedar pro-poor, pro-job, dan pro-growth, namun memiliki pula sinergi dan kearifan lokal.
peta miskin jateng
Jumlah penduduk Jawa Tengah kategori miskin pada tahun 2005 dan 2007, menunjukkan peningkatan yang relatif kecil yaitu 0,34%. Secara umum, pertambahan tingkat kemiskinan ini lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan dibanding wilayah pedesaan. Untuk wilayah Jawa Tengah, pertambahan penduduk miskin di wilayah perkotaan antara tahun 2005-2007 sebesar 16,12% sedangkan di wilayah pedesaan tercatat sebesar 5,46%. Peningkatan jumlah penduduk miskin yang lebih besar di wilayah perkotaan, terutama disebabkan oleh arus urbanisasi masyarakat dari desa ke kota, tanpa bekal ketrampilan yang memadai. Sehingga masyarakat pelaku urbanisasi tersebut bekerja di sektor informal tanpa penghasilan yang memadai. Secara prosentase terhadap total penduduk, jumlah warga miskin di Jawa Tengah berdasarkan survey BPS tahun 2007 mencapai 20, 43% dari total penduduk, sedikit mengalami penurunan dibandingkan posisi tahun 2005 yang mencapai 20, 49% dari total jumlah penduduk.
Penurunan kemiskinan ini secara umum disebabkan oleh naiknya daya beli masyarakat, namun bila mengingat semakin tidak menentunya ekonomi global dewasa ini, maka bukanlah saat yang tepat untuk berpuas diri.
Selain tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah. Berdasarkan hasil Sakernas 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, dari 24,9 juta penduduk usia kerja di wilayah Jawa Tengah, 17,74 juta jiwa digolongkan sebagai angkatan kerja dan 7,17 juta jiwa tidak termasuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 8,51% menjadi 9,10% di tahun 2007.
(diambil dari paper diskusiku dengan Kompas Jateng, 23 Januari 2008)
Thursday, January 31, 2008
telaah ekonomi ringan, crunchy, tapi nalar
malem-malem aku di sms temen kuliahku. mbak kun namanya...
smsnya berbunyi:
Kun : Ka... emang ga ada edukasi ekonomi yang mudah ya?
Ika : maksud lo....
Kun : kuwi lo ka... liatlah metro. gak ngerti aku apa yang diceritain tentang ekonomi kita dan efeknya dari bakal resesi di Amerika.
Ika : Lhah mbak, kalo kamu yang mahasiswa S3 aja bingung, lha pie yang liyane???? atau kamu emang dulu salah seleksi kaleeee...
Kun : aseeeemmmmm kowe...
tapi kupikir-pikir bicara ke publik, menjadi pembicara yang berisi namun populer ga mudah. hanya itungan jari mungkin di Indonesia yang bener-bener bisa memberikan edukasi ekonomi secara ringan tapi ilmiah.
karena apa. kebanyakan ketika sebagian selebritis ekonomi muncul, maka mereka memilih menjadi populis sejati. yang kadang nalar ekonominya menjadi ilang. memberikan angka-angka prediksi yang bombastis, namun tidak disertai dengan penjelasan metodenya sehingga ga tau angka itu berasal dari mana
aku sendiri, belum masuk ke ranah itu.... bahkan puluhan kali tulisanku ditolak media.... terlalu teoritis dan ilmiah.
ga mudah memang bikin sesuatu yang crunchy tapi tetep nalar
minggu lalu, aku dapat kesempatan indah sih.
talk show di Trijaya Jogja dan Eltira Jogja.
bukan karena hebat sih. kebetulan aja... karena sang "SUHU" udah males kalo levelnya cuman radio
tapi ya... itu kan proses belajarku sebetulnya
dan ketika pada minggu yang lain aku diminta jadi pembicara diskusi internal di Kompas Jateng... wah aku kadang berpikir, sudah saatnyakah aku mulai belajar untuk lebih populis????
(aku jadi ingat salah satu senior yang kemarin ketemu di Kompas Jateng, Ka kalo mau cepet ngetop harus radikal dan kontroversial kalo nulis dan bicara.... walahhhhhh!!!! mana aku bisa????... kan aku bukan penjahat... hehehhe... any ideas????, ada yang berminat mengajari aku menulis secara populer???)
smsnya berbunyi:
Kun : Ka... emang ga ada edukasi ekonomi yang mudah ya?
Ika : maksud lo....
Kun : kuwi lo ka... liatlah metro. gak ngerti aku apa yang diceritain tentang ekonomi kita dan efeknya dari bakal resesi di Amerika.
Ika : Lhah mbak, kalo kamu yang mahasiswa S3 aja bingung, lha pie yang liyane???? atau kamu emang dulu salah seleksi kaleeee...
Kun : aseeeemmmmm kowe...
tapi kupikir-pikir bicara ke publik, menjadi pembicara yang berisi namun populer ga mudah. hanya itungan jari mungkin di Indonesia yang bener-bener bisa memberikan edukasi ekonomi secara ringan tapi ilmiah.
karena apa. kebanyakan ketika sebagian selebritis ekonomi muncul, maka mereka memilih menjadi populis sejati. yang kadang nalar ekonominya menjadi ilang. memberikan angka-angka prediksi yang bombastis, namun tidak disertai dengan penjelasan metodenya sehingga ga tau angka itu berasal dari mana
aku sendiri, belum masuk ke ranah itu.... bahkan puluhan kali tulisanku ditolak media.... terlalu teoritis dan ilmiah.
ga mudah memang bikin sesuatu yang crunchy tapi tetep nalar
minggu lalu, aku dapat kesempatan indah sih.
talk show di Trijaya Jogja dan Eltira Jogja.
bukan karena hebat sih. kebetulan aja... karena sang "SUHU" udah males kalo levelnya cuman radio
tapi ya... itu kan proses belajarku sebetulnya
dan ketika pada minggu yang lain aku diminta jadi pembicara diskusi internal di Kompas Jateng... wah aku kadang berpikir, sudah saatnyakah aku mulai belajar untuk lebih populis????
(aku jadi ingat salah satu senior yang kemarin ketemu di Kompas Jateng, Ka kalo mau cepet ngetop harus radikal dan kontroversial kalo nulis dan bicara.... walahhhhhh!!!! mana aku bisa????... kan aku bukan penjahat... hehehhe... any ideas????, ada yang berminat mengajari aku menulis secara populer???)
Friday, September 7, 2007
call for papers : aktualisasi, gengsi, atau dolan???
aku termasuk salah satu pehobi ngikut call for paper,
ngikut nyari dana riset di berbagai lembaga
ya kan bu guru.... harus agak rajin lah kalo ga mau dikomentari cuman bisa ngajar doang
karena konon katanya, akademisi itu ya harus terlihat dari apa yang ditulis
walau lebih kerep gagalnya, maksudku terutama kalo ngirim yang bangsa eadn, gdn, dan lain2, itu belum mampu bersaing je, ya walau masih alhamdulillah, untuk yang dalam negeri yang masih lebih banyak katutnya...
tapi kemarin....
gubrak.... !!!!#@$%^&&*^%$#
habis dari ikut National Conference FE di Surabaya
aku jadi agak merenung lebih dalam...
dan mungkin ini juga akan menjadi cermin bagi diriku sendiri
yang ikut lumayan banyak, ada lebih dari 40 presenter
tapi sebetulnya aku tidak terlalu bangga sih ketika terseleksi masuk,
karena yang ditolak jauuuuuhhh lebih sedikit dari yang diterima...
dan yang bikin aku kemarin tambah ga bangga, adalah ketika masuk ke kelas economics... (kelas dibagi paralel)
peserta yang didalam benar2 hanya yang presentasi.. jadi ya just 8 oranganlah
yang masuk sesi berikutnya banyak juga yang ga ada
beberapa peserta tampak tidak mempersiapkan diri dengan baik, ppt tidak ada, padahal peserta hanya dapat cd makalah..
(sebetulnya aku pun gitu, paper model hanya diselesaikan dalam waktu 1 minggu, aku tau ga akan optimal)
lha pie akan terjadi interaksi??
terus ada yang dengan terus terang ngomong... wah ini memang ga sempurna. karena panitia minta nulis, karena kurang peserta. kebetulan dia dosen universitas itu sendiri
dari hal2 kecil itu aku berpikir
kenapa sebetulnya aku suka ikut cfp?
apakah ini berada dalam tataran yang disebut maslow sebagai self actualisation?
(kalo pada kebutuhan materi jelas enggaklah, lha wong unika tempatku kerja lumayan "efisien", sehingga ga pernah disangoni, dan cfp sendiri ga pernah ada honornya)
aku tahu jawabanku adalah ya...
karena aku selalu bilang pada atiku... ga ada gunya jadi doktor, bila kamu hanya lulus dengan nilai A, tanpa orang tahu siapa kamu.. tanpa pemikiranmu dipakai orang lain
tapi ketika kita akan beraktualisasi diri, ternyata ada tingkatan lagi yang harus dilalui
tapi kalo sekarang banyak cfp yang hanya menjadi ajang orang untuk beraktualisasi diri, dan bukan pikir... bagiku tidak lagi menarik
hal ini hanya mendorong orang mencari gengsi... namanya tertulis jadi salah satu pembicara
aku jadi ingat perbincangan dengan temen dari Sadhar.. mereka bilang.. "wah kudune kamu udah ga di sini...."
gayanya uisss... seminar nasional... tapi sebetulnya cuman pingin refreshing...
bener juga ya...
beraktualisasi tidak gampang
dan seharusnya aku tidak hanya ngedumel ga jelas gini
tapi harus mencari tantangan yang lebih dahsyat
kalo kemarin belum tembus gdn, ya harusnya tahun ini bisa
kalo kemarin eadn hanya sampai ke sekian besar, ya harusnya aku mulai berpikir yang aneh, yang unik, yang distingtif, sehingga ga ordinary
ngikut nyari dana riset di berbagai lembaga
ya kan bu guru.... harus agak rajin lah kalo ga mau dikomentari cuman bisa ngajar doang
karena konon katanya, akademisi itu ya harus terlihat dari apa yang ditulis
walau lebih kerep gagalnya, maksudku terutama kalo ngirim yang bangsa eadn, gdn, dan lain2, itu belum mampu bersaing je, ya walau masih alhamdulillah, untuk yang dalam negeri yang masih lebih banyak katutnya...
tapi kemarin....
gubrak.... !!!!#@$%^&&*^%$#
habis dari ikut National Conference FE di Surabaya
aku jadi agak merenung lebih dalam...
dan mungkin ini juga akan menjadi cermin bagi diriku sendiri
yang ikut lumayan banyak, ada lebih dari 40 presenter
tapi sebetulnya aku tidak terlalu bangga sih ketika terseleksi masuk,
karena yang ditolak jauuuuuhhh lebih sedikit dari yang diterima...
dan yang bikin aku kemarin tambah ga bangga, adalah ketika masuk ke kelas economics... (kelas dibagi paralel)
peserta yang didalam benar2 hanya yang presentasi.. jadi ya just 8 oranganlah
yang masuk sesi berikutnya banyak juga yang ga ada
beberapa peserta tampak tidak mempersiapkan diri dengan baik, ppt tidak ada, padahal peserta hanya dapat cd makalah..
(sebetulnya aku pun gitu, paper model hanya diselesaikan dalam waktu 1 minggu, aku tau ga akan optimal)
lha pie akan terjadi interaksi??
terus ada yang dengan terus terang ngomong... wah ini memang ga sempurna. karena panitia minta nulis, karena kurang peserta. kebetulan dia dosen universitas itu sendiri
dari hal2 kecil itu aku berpikir
kenapa sebetulnya aku suka ikut cfp?
apakah ini berada dalam tataran yang disebut maslow sebagai self actualisation?
(kalo pada kebutuhan materi jelas enggaklah, lha wong unika tempatku kerja lumayan "efisien", sehingga ga pernah disangoni, dan cfp sendiri ga pernah ada honornya)
aku tahu jawabanku adalah ya...
karena aku selalu bilang pada atiku... ga ada gunya jadi doktor, bila kamu hanya lulus dengan nilai A, tanpa orang tahu siapa kamu.. tanpa pemikiranmu dipakai orang lain
tapi ketika kita akan beraktualisasi diri, ternyata ada tingkatan lagi yang harus dilalui
tapi kalo sekarang banyak cfp yang hanya menjadi ajang orang untuk beraktualisasi diri, dan bukan pikir... bagiku tidak lagi menarik
hal ini hanya mendorong orang mencari gengsi... namanya tertulis jadi salah satu pembicara
aku jadi ingat perbincangan dengan temen dari Sadhar.. mereka bilang.. "wah kudune kamu udah ga di sini...."
gayanya uisss... seminar nasional... tapi sebetulnya cuman pingin refreshing...
bener juga ya...
beraktualisasi tidak gampang
dan seharusnya aku tidak hanya ngedumel ga jelas gini
tapi harus mencari tantangan yang lebih dahsyat
kalo kemarin belum tembus gdn, ya harusnya tahun ini bisa
kalo kemarin eadn hanya sampai ke sekian besar, ya harusnya aku mulai berpikir yang aneh, yang unik, yang distingtif, sehingga ga ordinary
CFP bukan lagi sekedar gengsi atau refreshing... ini harus benar-benar jadi
aktualisasi pikir... bukan diri semata
Wednesday, September 5, 2007
AFTA to AEC: simetriskah?
Reaksi simetris terhadap suatu kejutan (shock) akan menentukan sejauh mana kemudahan dan kecepatan suatu kawasan menuju konvergensi ekonomi karena menentukan biaya ekonomi yang timbul dalam rangka penyesuaian ekonomi.
Bagaimana Indonesia dalam menghadapi AEC?
apakah kita cukup "setara" dibandingkan dengan negara lain?
ini perlu diamati, karena perkembangan terakhir kerjasama ASEAN adalah berupa pembentukan ASEAN Economic Community (AEC).
Visi ini lebih dipertegas dalam KKT ASEAN Oktober 2003 di Bali dalam Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang menyatakan pembentukan komunitas ASEAN yang tediri dari 3 hal utama, yaitu ASEAN Economic Community, ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. AEC merupakan realisasi dari aspirasi ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, mempunyai daya kompetitif yang tinggi. AEC akan berfungsi sebagai pasar tunggal dan wilayah basis produksi pada tahun 2020. Program yang ditujukan di AEC tidak saja meliputi kebebasan aliran barang, tenaga kerja, aliran modal, namun juga untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi.
Untuk menfasilitasi pencapaian AEC sesuai dengan target maka dilakukan Pertemuan tingkat menteri keuangan ASEAN (AFMM) ke 7 Agustus 2003 di Makati City Filipina menyepati Roadmap integrasi ASEAN (RIA) bidang finansial (RIA-Fin) yang meliputi 4 sektor, yaitu,
1. pengembangan pasar modal
2. liberalisasi neraca modal
3. liberalisasi jasa keuangan
4. kerja sama nilai tukar
beberapa kondisi Indonesia yang mungkin bisa jadi indikator
Posisi nilai tukar Rupiah bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 5, memang cenderung lebih rendah. Pada masa krisis ekonomi (1997.3-1999.4), rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Singapura$ sebesar Rp 4.815,84 dan maksimumnya mencapia Rp 8.729,29, sedangkan dengan Thailand dan Philipina relatif rendah, meskipun untuk 1 Bath dan 1 Peso, Rupiah yang harus ditukarkan sebesar Rp 205,27 dan Rp 202,19. Kondisi 6 tahun terakhir ini secara rata-rata tidak menunjukkan perbaikan kinerja nilai tukar Rupiah. Depresiasi tetap terjadi sehingga rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Sin$ adalah Rp 5.414,59, terhadap ringgit sebesar Rp 2.454,28, terhadap Peso dan Bath masing-masing Rp 253,07 dan Rp 225,68. Bila dibandingkan dengan periode sebelum sistem nilai tukar dilepas, maka terlihat bahwa nilai tukar rata-rata saat ini jauh lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh intervensi Bank Indonesia terhadap stabilitas kurs sangat besar, sehingga ketika Bank Indonesia tidak lagi boleh melakukan intervensi, harga Rupiah hanya disangga oleh kinerja ekspor dan impor. Depresiasi sangat mungkin terjadi karena ekspor Indonesia relatif kurang kompetitif, dan ketergantungan Indonesia terhadap impor barang antara masih sangat besar. Nilai tukar Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, juga relatif tidak menggembirakan.
Dari sisi volatilitas rupiah terhadap mata uang asing terlihat bahwa pada periode 2000.1-2006.4 volatilitas Rupiah dibawah 4%, namun nilai maksimumnya di atas 10%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode setelah krisis ekonomi Rupiah masih memiliki risiko yang relatif tinggi, dan bergerak secara fluktuatif. Kalo dibandingkan dengan kondisi pada masa krisis memang terlihat bahwa Bank Indonesia mampu menstabilkan nilai Rupiah dengan baik, karena selama periode krisis volatilitas Rupiah sangat tinggi. Namun bila dibandingkan dengan periode 1990-1997, dimana rejim nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar mengambang terkendali, maka terlihat bahwa perubahan rejim nilai tukar mendorong fluktuasi Rupiah yang jauh lebih besar. Kondisi ini sesuai dengan teori, karena pada saat nilai tukar fleksibel, maka stabilitas nilai tukar itu akan sangat bergantung pada perilaku permintaan dan penawaran valuta asing. Pada periode sebelum tahun 1990 terlihat volatilitas rupiah yang cenderung lebih tinggi dibanding dengan periode 1990-1997, karena pada saat itu terjadi tekanan terhadap BOP, dan adanya liberalisasi perbankan yang menekan nilai rupiah.
indikator perdagangan, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara ASEAN 5 dan negara ASEAN lainnya. Angka inflasi pun menunjukkan karakter yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Inflasi singapura dan Brunei mampu ditekan sangat rendah sampai di bawah 2%, sedangkan inflasi Indonesia masih cukup tinggi, demikian pula dengan inflasi Myanmar yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan kebijakan moneter yang digunakan untuk menstabilkan inflasi tidak memiliki efektivitas yang sama
jadi?? cukup simetriskah kita???
(btw...aku pingin banget bisa upload tabel dan grafis.. udah aku coba pakai jpeg,gif, bmp, gagal terus, jadinya kecil banget ga terbaca... siapa mau bantu aku???)
Bagaimana Indonesia dalam menghadapi AEC?
apakah kita cukup "setara" dibandingkan dengan negara lain?
ini perlu diamati, karena perkembangan terakhir kerjasama ASEAN adalah berupa pembentukan ASEAN Economic Community (AEC).
Visi ini lebih dipertegas dalam KKT ASEAN Oktober 2003 di Bali dalam Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang menyatakan pembentukan komunitas ASEAN yang tediri dari 3 hal utama, yaitu ASEAN Economic Community, ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. AEC merupakan realisasi dari aspirasi ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, mempunyai daya kompetitif yang tinggi. AEC akan berfungsi sebagai pasar tunggal dan wilayah basis produksi pada tahun 2020. Program yang ditujukan di AEC tidak saja meliputi kebebasan aliran barang, tenaga kerja, aliran modal, namun juga untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi.
Untuk menfasilitasi pencapaian AEC sesuai dengan target maka dilakukan Pertemuan tingkat menteri keuangan ASEAN (AFMM) ke 7 Agustus 2003 di Makati City Filipina menyepati Roadmap integrasi ASEAN (RIA) bidang finansial (RIA-Fin) yang meliputi 4 sektor, yaitu,
1. pengembangan pasar modal
2. liberalisasi neraca modal
3. liberalisasi jasa keuangan
4. kerja sama nilai tukar
beberapa kondisi Indonesia yang mungkin bisa jadi indikator
Posisi nilai tukar Rupiah bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 5, memang cenderung lebih rendah. Pada masa krisis ekonomi (1997.3-1999.4), rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Singapura$ sebesar Rp 4.815,84 dan maksimumnya mencapia Rp 8.729,29, sedangkan dengan Thailand dan Philipina relatif rendah, meskipun untuk 1 Bath dan 1 Peso, Rupiah yang harus ditukarkan sebesar Rp 205,27 dan Rp 202,19. Kondisi 6 tahun terakhir ini secara rata-rata tidak menunjukkan perbaikan kinerja nilai tukar Rupiah. Depresiasi tetap terjadi sehingga rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Sin$ adalah Rp 5.414,59, terhadap ringgit sebesar Rp 2.454,28, terhadap Peso dan Bath masing-masing Rp 253,07 dan Rp 225,68. Bila dibandingkan dengan periode sebelum sistem nilai tukar dilepas, maka terlihat bahwa nilai tukar rata-rata saat ini jauh lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh intervensi Bank Indonesia terhadap stabilitas kurs sangat besar, sehingga ketika Bank Indonesia tidak lagi boleh melakukan intervensi, harga Rupiah hanya disangga oleh kinerja ekspor dan impor. Depresiasi sangat mungkin terjadi karena ekspor Indonesia relatif kurang kompetitif, dan ketergantungan Indonesia terhadap impor barang antara masih sangat besar. Nilai tukar Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, juga relatif tidak menggembirakan.
Dari sisi volatilitas rupiah terhadap mata uang asing terlihat bahwa pada periode 2000.1-2006.4 volatilitas Rupiah dibawah 4%, namun nilai maksimumnya di atas 10%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode setelah krisis ekonomi Rupiah masih memiliki risiko yang relatif tinggi, dan bergerak secara fluktuatif. Kalo dibandingkan dengan kondisi pada masa krisis memang terlihat bahwa Bank Indonesia mampu menstabilkan nilai Rupiah dengan baik, karena selama periode krisis volatilitas Rupiah sangat tinggi. Namun bila dibandingkan dengan periode 1990-1997, dimana rejim nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar mengambang terkendali, maka terlihat bahwa perubahan rejim nilai tukar mendorong fluktuasi Rupiah yang jauh lebih besar. Kondisi ini sesuai dengan teori, karena pada saat nilai tukar fleksibel, maka stabilitas nilai tukar itu akan sangat bergantung pada perilaku permintaan dan penawaran valuta asing. Pada periode sebelum tahun 1990 terlihat volatilitas rupiah yang cenderung lebih tinggi dibanding dengan periode 1990-1997, karena pada saat itu terjadi tekanan terhadap BOP, dan adanya liberalisasi perbankan yang menekan nilai rupiah.
indikator perdagangan, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara ASEAN 5 dan negara ASEAN lainnya. Angka inflasi pun menunjukkan karakter yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Inflasi singapura dan Brunei mampu ditekan sangat rendah sampai di bawah 2%, sedangkan inflasi Indonesia masih cukup tinggi, demikian pula dengan inflasi Myanmar yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan kebijakan moneter yang digunakan untuk menstabilkan inflasi tidak memiliki efektivitas yang sama
jadi?? cukup simetriskah kita???
(btw...aku pingin banget bisa upload tabel dan grafis.. udah aku coba pakai jpeg,gif, bmp, gagal terus, jadinya kecil banget ga terbaca... siapa mau bantu aku???)
Thursday, August 23, 2007
Blok Perdagangan Tidak Lagi Cukup: Perlunya Mata Uang Tunggal
Pentingnya kepastian nilai tukar dalam perekonomian global menyebabkan kebutuhan intergrasi ekonomi tidak lagi hanya berupa integrasi perdagangan namun berkembang menjadi integrasi keuangan. Integrasi keuangan secara penuh terjadi pada saat masing-masing negara dalam kawasan tersebut telah menghadapi kebijakan yang sama dalam keuangan (single set of rules), di mana investor dan penerbit aset keuangan mempunyai akses yang sama terhadap pasar keuangan (equal access) dan diperlakukan secara sama (treated equally) ketika beroperasi di sektor keuangan (Baele et al. 2004). Integrasi keuangan merupakan suatu upaya mengurangi dan menghapus hambatan arus keuangan antar negara di sebuah kawasan. Integrasi keuangan ini juga membutuhkan pengembangan infrastruktur keuangan regional untuk mendukung kelancaran dan meningkatkan transaksi keuangan lintas batas serta memelihara kestabilan keuangan dan nilai tukar di kawasan. Dalam jangka panjang integrasi keuangan dapat menuju kepada penyatuan dan integrasi moneter regional. Penyatuan mata uang berarti penghapusan rintangan untuk melakukan bisnis pada pasar yang besar, sehingga perdagangan dan investasi lintas negara akan meningkat. Pada tahap selanjutnya kondisi ini akan mendorong tingkat kompetisi industri dan pasar. Kompetisi bisnis akan membawa dampak yang baik karena akan memberikan oportunitas untuk mengembangkan bisnis, dan baiki industri yang lemah, akan berusaha bekerja lebih keras untuk beradaptasi terhadap bisnis global.
Integrasi keuangan dalam definisi Krugman dan Obstfeld (2000) disebut sebagai Optimum Currency Area (OCA). OCA merupakan sebuah kelompok negara-negara dalam suatu kawasan yang perekonomiannya terkait erat, terutama karena faktor perdagangan dan mobilitas faktor produksi, yang menetapkan suatu nilai tukar tetap dan diantara negara-negara anggota dan ditandai dengan pembentukan mata uang tunggal. OCA dapat terbentuk dengan syarat berikut.
1. Interdependensi perdagangan. Interdependensi perdagangan perlu karena keseragaman nilai mata uang akan menghemat biaya transaksi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan penggunaan mata uang yang berbeda
2. Respon terhadap kejutan bersifat simetris. Negara-negara dengan respon terhadap kejutan yang simetris memungkinkan untuk mengambil kebijakan moneter yang sama. Determinan dari kejutan yang simetris ini adalah tingkat industri atau diversifikasi produk (Shin dan Wang ,2002)
3. Mobilitas faktor produksi. Adanya mobilitas faktor produksi diantara negara-negara anggota akan dapat meredam kejutan di dalam negeri tanpa menimbulkan biaya penyesuaian yang tinggi.
4. Konvergensi kebijakan makroekonomi. Apabila tidak ada konvergensi dalam kebijakan ekonomi, maka negara-negara dalam kawasan tersebut akan menghasilkan respon kebijakan yang mungkin saling bertolak belakang.
Secara empiris, tidak semua integrasi ekonomi mampu menghasilkan integrasi keuangan yang sukses. Berdasarkan best practice yang dilakukan oleh Uni Eropa, maka salah satu alasan digunakannya Economic and Monetary Union (EMU) adalah untuk medorong keterbukaan ekonomi yang lebih besar dan stabilitas nilai tukar yang lebih tinggi di kalangan negara anggota. Risiko mata uang yang mengakibatkan menurunnya perdagangan memotivasi penyatuan mata uang di Eropa (EU Commission, 1990) dan secara kuat berhubungan dengan intervensi pasar uang oleh bank sentral (Bayoumi and Eichengreen 1998). Inggris berminat masuk ke EMU karena tindakan ini akan berdampak pada sektor bisnis, dan pada akhirnya akan memperbaiki kinerja industri Inggris secara keseluruhan. Bergabungnya Inggris ke EMU juga memiliki implikasi makroekonomi yang penting bagi industri Inggris. Hilangnya kebijakan moneter yang independen dan fleksibilitas nilai tukar nominal akan secara fundamental merubah perekonomian dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi dan kejutan ekonomi yang tidak diinginkan. Sebagian besar penyesuaian ini akan terjadi melalui perubahan kondisi industri. Analisis mengenai bagaimana mata uang tunggal memiliki efek terhadap kondisi penawaran terlihat pada sektor bisnis Inggris yaitu (EU Commission, 1990)
1. Efek langsung adalah hilangnya biaya konversi mata uang, menurunnya volatilitas mata uang di kawasan Eropa, transparansi harga yang lebih tinggi
2. Efek jangka pendek dan menengah adalah menaikkan perdagangan, investasi dan perubahan mekanisme penyesuaian ekonomi
3. Efek jangka panjang adalah EMU mendorong kompetisi dan mempengaruhi tren dalam konsentrasi dan spesialisasi.
Penyatuan mata uang Euro melalui proses sepakat dan kontra terhadap stabilisasi nilai tukar. Namun setelah krisis Asia muncul argumentasi yang kuat bahwa ketika suatu negara menganut rejim nilai tukar yang fleksibel maka negara-negara tersebut perlu melakukan stabilisasi nilai tukar. Argumentasi teori menunjukkan bahwa nilai tukar yang fleksibel menyebabkan nilai tukar lebih mudah menyesuaikan kejutan asimetrik pada suatu perekonomian, sedangkan dari perspektif ekonomi mikro, volatilitas nilai tukar yang rendah berhubungan dengan biaya transaksi perdangangan internasional dan aliran modal yang rendah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Adanya mata uang tunggal juga memberi manfaat semacam rejim nilai tukar tetap dan akan menghindarkan negara dari fenomena depresiasi “beggar-thy-neighbour” dalam integrasi ekonomi
(apakah Indonesia siap berintegrasi keuangan di ASEAN, bahasan berikutnya ya... btw tulisan ini adalah bagian dari paper yang akan dipresentasikan di Widya Mandala Surabaya, 4 September mendatang)
Integrasi keuangan dalam definisi Krugman dan Obstfeld (2000) disebut sebagai Optimum Currency Area (OCA). OCA merupakan sebuah kelompok negara-negara dalam suatu kawasan yang perekonomiannya terkait erat, terutama karena faktor perdagangan dan mobilitas faktor produksi, yang menetapkan suatu nilai tukar tetap dan diantara negara-negara anggota dan ditandai dengan pembentukan mata uang tunggal. OCA dapat terbentuk dengan syarat berikut.
1. Interdependensi perdagangan. Interdependensi perdagangan perlu karena keseragaman nilai mata uang akan menghemat biaya transaksi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan penggunaan mata uang yang berbeda
2. Respon terhadap kejutan bersifat simetris. Negara-negara dengan respon terhadap kejutan yang simetris memungkinkan untuk mengambil kebijakan moneter yang sama. Determinan dari kejutan yang simetris ini adalah tingkat industri atau diversifikasi produk (Shin dan Wang ,2002)
3. Mobilitas faktor produksi. Adanya mobilitas faktor produksi diantara negara-negara anggota akan dapat meredam kejutan di dalam negeri tanpa menimbulkan biaya penyesuaian yang tinggi.
4. Konvergensi kebijakan makroekonomi. Apabila tidak ada konvergensi dalam kebijakan ekonomi, maka negara-negara dalam kawasan tersebut akan menghasilkan respon kebijakan yang mungkin saling bertolak belakang.
Secara empiris, tidak semua integrasi ekonomi mampu menghasilkan integrasi keuangan yang sukses. Berdasarkan best practice yang dilakukan oleh Uni Eropa, maka salah satu alasan digunakannya Economic and Monetary Union (EMU) adalah untuk medorong keterbukaan ekonomi yang lebih besar dan stabilitas nilai tukar yang lebih tinggi di kalangan negara anggota. Risiko mata uang yang mengakibatkan menurunnya perdagangan memotivasi penyatuan mata uang di Eropa (EU Commission, 1990) dan secara kuat berhubungan dengan intervensi pasar uang oleh bank sentral (Bayoumi and Eichengreen 1998). Inggris berminat masuk ke EMU karena tindakan ini akan berdampak pada sektor bisnis, dan pada akhirnya akan memperbaiki kinerja industri Inggris secara keseluruhan. Bergabungnya Inggris ke EMU juga memiliki implikasi makroekonomi yang penting bagi industri Inggris. Hilangnya kebijakan moneter yang independen dan fleksibilitas nilai tukar nominal akan secara fundamental merubah perekonomian dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi dan kejutan ekonomi yang tidak diinginkan. Sebagian besar penyesuaian ini akan terjadi melalui perubahan kondisi industri. Analisis mengenai bagaimana mata uang tunggal memiliki efek terhadap kondisi penawaran terlihat pada sektor bisnis Inggris yaitu (EU Commission, 1990)
1. Efek langsung adalah hilangnya biaya konversi mata uang, menurunnya volatilitas mata uang di kawasan Eropa, transparansi harga yang lebih tinggi
2. Efek jangka pendek dan menengah adalah menaikkan perdagangan, investasi dan perubahan mekanisme penyesuaian ekonomi
3. Efek jangka panjang adalah EMU mendorong kompetisi dan mempengaruhi tren dalam konsentrasi dan spesialisasi.
Penyatuan mata uang Euro melalui proses sepakat dan kontra terhadap stabilisasi nilai tukar. Namun setelah krisis Asia muncul argumentasi yang kuat bahwa ketika suatu negara menganut rejim nilai tukar yang fleksibel maka negara-negara tersebut perlu melakukan stabilisasi nilai tukar. Argumentasi teori menunjukkan bahwa nilai tukar yang fleksibel menyebabkan nilai tukar lebih mudah menyesuaikan kejutan asimetrik pada suatu perekonomian, sedangkan dari perspektif ekonomi mikro, volatilitas nilai tukar yang rendah berhubungan dengan biaya transaksi perdangangan internasional dan aliran modal yang rendah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Adanya mata uang tunggal juga memberi manfaat semacam rejim nilai tukar tetap dan akan menghindarkan negara dari fenomena depresiasi “beggar-thy-neighbour” dalam integrasi ekonomi
(apakah Indonesia siap berintegrasi keuangan di ASEAN, bahasan berikutnya ya... btw tulisan ini adalah bagian dari paper yang akan dipresentasikan di Widya Mandala Surabaya, 4 September mendatang)
EPA Japan Indonesia
benarkah EPA Jepang Indonesia cukup menguntungkan? dimana posisi Indonesia dalam kerjasama ini? sedikit tulisan mengenai kondisi trade Indonesia Jepang (tulisan kecil ini bagian dari tulisan yang sedang di proses dalam sebuah jurnal di Jepang)
Although Indonesia-Japan trade increased, the export-import share was apt to decrease. After 1998, export value to Japan was around 15.99%-23.30% of export total value. This proportion was smaller than many periods before. The same condition happened in import proportion. After crisis in 1999, Indonesia import proportion from Japan was around 8.91%-16.10%. The condition showed that Japan was not the main destination and source of trade for Indonesia. The borderless trade and regional trade agreement encouraged Indonesia to open its trade broadly.
The structure of Indonesia-Japan bilateral trade was an exporter of primary commodities and importer of industrial, capital goods and machinery inputs. This condition did not always give some benefits to Indonesia due to characteristics of primary commodities were unpreserved, low price-low value added, and depend on season. On the contrary, machinery inputs usually have a higher price as result of technologies attached. The ten highest import products in 2005 were road vehicles (18.23%), iron and steel (13.08%), general industrial machinery (11.78%), machinery specialized for particular industries (10.46%), power generating machinery (9.22%), electric machinery (5.21%), metalworking machinery (4.57%), organic chemicals (4.02%), artificial resins and plastics materials (3.49%), manufactures of metal (3.26%) and others (16.68%)
Primary products like mining, forestry, and fish dominated Indonesian export to Japan. The disadvantages of primary product export were relatively cheap price, so the import value would be low, seasonal dependency for agricultural products, and continuity resources for mining-based products. The mining export commodities in 2005 were gas and natural manufactured (28.58%), petroleum and petroleum products (18.53%), metalliferous ores and metal scrub (10.59%), coal, cokes and briquettes (5.98%) and non-ferrous metals (2.51%). The agriculture export products were cork and woods (4.51%) and fish, crustaceans and mollusks (2.51%). The rest of ten highest export commodities were industrial outputs like electrics machinery, office machines and automatic data processing equipments and textiles yarn, fabrics and related products.
The robust export performance of manufacturing, combined with growth in manufacturing imports, confirmed that Indonesia tried to peruse an outward-oriented industrialization strategy helped by trade liberalization and strategic industry policy.
The linkage between the import of intermediate goods and changes in export structure supports argument that: (a) import of intermediate inputs and capital goods are the major determinant of the changes in the export structure; and (b) trade liberalization measures improve firms ability to import the technology and intermediate inputs needed to adapt to changing global demand patterns. Based on structure of Indonesia-Japan trade, Indonesia ought to develop manufactured export to Japan due to find a greater value added from international trade.
Although Indonesia-Japan trade increased, the export-import share was apt to decrease. After 1998, export value to Japan was around 15.99%-23.30% of export total value. This proportion was smaller than many periods before. The same condition happened in import proportion. After crisis in 1999, Indonesia import proportion from Japan was around 8.91%-16.10%. The condition showed that Japan was not the main destination and source of trade for Indonesia. The borderless trade and regional trade agreement encouraged Indonesia to open its trade broadly.
The structure of Indonesia-Japan bilateral trade was an exporter of primary commodities and importer of industrial, capital goods and machinery inputs. This condition did not always give some benefits to Indonesia due to characteristics of primary commodities were unpreserved, low price-low value added, and depend on season. On the contrary, machinery inputs usually have a higher price as result of technologies attached. The ten highest import products in 2005 were road vehicles (18.23%), iron and steel (13.08%), general industrial machinery (11.78%), machinery specialized for particular industries (10.46%), power generating machinery (9.22%), electric machinery (5.21%), metalworking machinery (4.57%), organic chemicals (4.02%), artificial resins and plastics materials (3.49%), manufactures of metal (3.26%) and others (16.68%)
Primary products like mining, forestry, and fish dominated Indonesian export to Japan. The disadvantages of primary product export were relatively cheap price, so the import value would be low, seasonal dependency for agricultural products, and continuity resources for mining-based products. The mining export commodities in 2005 were gas and natural manufactured (28.58%), petroleum and petroleum products (18.53%), metalliferous ores and metal scrub (10.59%), coal, cokes and briquettes (5.98%) and non-ferrous metals (2.51%). The agriculture export products were cork and woods (4.51%) and fish, crustaceans and mollusks (2.51%). The rest of ten highest export commodities were industrial outputs like electrics machinery, office machines and automatic data processing equipments and textiles yarn, fabrics and related products.
The robust export performance of manufacturing, combined with growth in manufacturing imports, confirmed that Indonesia tried to peruse an outward-oriented industrialization strategy helped by trade liberalization and strategic industry policy.
The linkage between the import of intermediate goods and changes in export structure supports argument that: (a) import of intermediate inputs and capital goods are the major determinant of the changes in the export structure; and (b) trade liberalization measures improve firms ability to import the technology and intermediate inputs needed to adapt to changing global demand patterns. Based on structure of Indonesia-Japan trade, Indonesia ought to develop manufactured export to Japan due to find a greater value added from international trade.
Monday, August 20, 2007
benefits n misunderstanding WTO
There are ten benefits and misunderstandings of WTO trading system (www.wto.org). Ten benefits are (i) The system helps promote peace, (ii) Disputes are handled constructively, (iii) Rules make life easier for all, (iv) Freer trade cuts the costs of living, (v) It provides more choice of products and qualities, (vi) Trade raises incomes, (vii) Trade stimulates economic growth, (viii) The basic principles make life more efficient, (ix) Governments are shielded from lobbying, and (x) The system encourages good government.
In the other side, ten misunderstanding that is mean the costs of WTO are (i) The WTO dictates policy, (ii) The WTO is for free trade at any cost, (iii), Commercial interests take priority over development, (iv) over the environment, (v) over health and safety, (vi) The WTO destroys jobs, worsens poverty, (vii) Small countries are powerless in the WTO, (viii) The WTO is the tool of powerful lobbies, (ix) Weaker countries are forced to join the WTO, and (x) The WTO is undemocratic.
This agreement can not be implemented easily, especially for the developing countries. There are many difficulties and cost of WTO agreement implementation. The problem lies not only with the current negotiating process. The problem is more fundamental: the WTO’s structure, rules, and processes are systematically biased against the interests of developing countries.
In the other side, ten misunderstanding that is mean the costs of WTO are (i) The WTO dictates policy, (ii) The WTO is for free trade at any cost, (iii), Commercial interests take priority over development, (iv) over the environment, (v) over health and safety, (vi) The WTO destroys jobs, worsens poverty, (vii) Small countries are powerless in the WTO, (viii) The WTO is the tool of powerful lobbies, (ix) Weaker countries are forced to join the WTO, and (x) The WTO is undemocratic.
This agreement can not be implemented easily, especially for the developing countries. There are many difficulties and cost of WTO agreement implementation. The problem lies not only with the current negotiating process. The problem is more fundamental: the WTO’s structure, rules, and processes are systematically biased against the interests of developing countries.
Globalization: pros n cons
seperti Stiglitz baru-baru ini bilang,
saya tidak anti globalisasi, namun globalisasi perlu dimanage
saya tidak anti globalisasi, namun globalisasi perlu dimanage
Trade liberalization is a condition that we can keep away from. The world is becoming more globalized; there is no doubt about that. Globalization brings with it many new challenges, and in the field of world trade, the challenge of gaining market access in the new global economy calls for a consistent rethinking of strategy. Sometimes the discussion of trade liberalization is parallel with the emerging of regional trade block. If WTO is connected with globalization, trade block is related to regionalization phenomenon. There is no contradiction between trade regionalization and globalization. Global economy integration needs some new trade block establishment.
Even though globalization is a condition that can not be avoided, there are many pros and cons. There are many costs of trade liberalization and FTA, beside their advantages. The pros part thinks trade globalization and integration as a beneficial movement that can promote economic growth, development and poverty reduction. The resulting integration of the world economy has raised living standards around the world. Many developing countries have substantially increased their exports of manufactures and services relative to another condition before. Opening up their economies to the global economy has been essential in enabling many developing countries to develop competitive advantages in the manufacture of certain products. There is considerable evidence that more outward-oriented countries tend consistently to grow faster than ones that are inward-looking.
In the other side, the cons say that trade globalization and integration tend to make a new “oligopolies” and “monopolies” market. The greatest impact will be experienced by developing countries. For most developing countries, many negotiating that are dominated by industrialized countries have been marginalized their position in the economy. Globalization can make an adverse demand-side effect to Gross Domestic Product cause of import growth will be greater than export growth.
Some previous researches find out three costs of globalization and free trade area (FTA). First is trade diversification. FTA causes the trade or economic diverting from efficient non member economic to non efficient member economic. This condition occurs when trade barriers are removed that create a new cost, if the trade diverting is larger than trade creation, it will perform static welfare loss. This problem can be solved through (i) commodities are not perfect substitution, (ii) no trade diverting if non-member tariff is small enough, and (iii) if member trade barriers is quite small, cost and price should be similar with non-member countries. Second is decreasing tariff revenue for several countries. The import tax revenue will decrease when trade is diverted to the member country as a consequence of agreement. The last cost of FTA is adjustment cost. The adjustment cost is a short run cost. The cost arise cause of industries rationalization for efficiency and competitiveness.
best pratice ekonomi - bisakah?
Indikator-indikator ekonomi menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi masih terus berlangsung. Kondisi ekonomi yang terjadi 10 tahun paska krisis sudah menunjukkan beberapa perbaikan, namun belumlah mampu berada pada titik yang terbaik. Lemahnya implementasi kebijakan ekonomi dan masalah-masalah ekonomi serta non ekonomi yang tidak terpecahkan memiliki andil atas lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Hasil yang dicapai dalam perbaikan sektor finansial tidak diiiringi dengan pencapaian yang sama oleh sektor non finansial. Situasi industri dan investasi samapai saat ini masih memprihatinkan, sehingga terlihat jelas kesenjangan antara sektor riil dan sektor keuangan. Stabilitas ekonomi Indonesia pun tampaknya belum menunjukkan kondisi yang relatif stabil terutama bila dilihat dari adanya aliran modal jangka pendek, “mini krisis” yang terjadi pada tahun 2005, sektor industri yang stagnan, tidak dipercayanya sebagian LC Indonesia, modal asing masuk yang rendah dan indikator-indikator yang lain. Kondisi ini seolah-olah menggambarkan bahwa Indonesia terbang dengan satu mesin, yaitu mesin pasa keuangan, sedangkan mesin-mesin yang lain masih mati.
Bila dilihat dari sisi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, tampak permasalahan utama adalah pada implementasi kebijakan. Masing sektor ekonomi di Indonesia memiliki tantangan yang berbeda. Misalnya sektor keuangan masih perlu melakukan penyelesian implementasi API, sektor industri dituntut memiliki kebijakan dan pola pembangunan industri yang sesuai dengan kemampuan masing-masing kluster, sektor fiskal masih ditantang dengan belum terselesaikannya masalah tax reform, sektor sosial masih perlu memikirkan pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Namun di balik semua itu tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia, adalah penyiapan institusi, regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia yang mampu mendukung pelaksanaan reformasi secara utuh. Kebijakan yang dilakukan di Indonesia hampir seluruhnya merupakan “best practices” yang ada di dunia, padahal di sisi lain, secara institusi, infrastruktur dan sumber daya manusia, Indonesia belum sampai pada tahapan best practices. Kondisi ini harus dipecahkan melalui perbaikan-perbaikan institusional dan sumber daya manusia, agar kondisinya semakin mendekati kondisi ideal, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.
(tulisan ini merupakan draft sub bab buku 10 tahun paska krisis yang ditulis untuk PSAP UGM)
Bila dilihat dari sisi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, tampak permasalahan utama adalah pada implementasi kebijakan. Masing sektor ekonomi di Indonesia memiliki tantangan yang berbeda. Misalnya sektor keuangan masih perlu melakukan penyelesian implementasi API, sektor industri dituntut memiliki kebijakan dan pola pembangunan industri yang sesuai dengan kemampuan masing-masing kluster, sektor fiskal masih ditantang dengan belum terselesaikannya masalah tax reform, sektor sosial masih perlu memikirkan pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Namun di balik semua itu tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia, adalah penyiapan institusi, regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia yang mampu mendukung pelaksanaan reformasi secara utuh. Kebijakan yang dilakukan di Indonesia hampir seluruhnya merupakan “best practices” yang ada di dunia, padahal di sisi lain, secara institusi, infrastruktur dan sumber daya manusia, Indonesia belum sampai pada tahapan best practices. Kondisi ini harus dipecahkan melalui perbaikan-perbaikan institusional dan sumber daya manusia, agar kondisinya semakin mendekati kondisi ideal, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.
(tulisan ini merupakan draft sub bab buku 10 tahun paska krisis yang ditulis untuk PSAP UGM)
Wednesday, August 15, 2007
Redisain jalur mekanisme transmisi
Krisis ekonomi Indonesia yang banyak diklaim bersumber dari adanya krisis keuangan menyebabkan perbaikan sektor keuangan menjadi salah satu tindakan yang harus diperhitungkan dengan seksama. Salah satu tiang dari sektor keuangan adalah sektor moneter. Pembicaraan mengenai kebijakan moneter berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah suatu proses bagaimana kebijakan moneter untuk merubah GDP riil dan inflasi. Banyak pihak masih melihat mekanisme transmisi moneter seperti halnya sebuah black-box (Mishkin, 1995) karena dipengaruhi oleh (i) perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan pelaku ekonomi dalam aktivitas ekonomi dan keuangan, (ii) adanya senjang antara diluncurkannya kebijakan dan impaknya terhadap tujuan akhir, dan (iii) terjadinya perubahan jalur-jalur transmisi moneter. Akibat adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter merasa perlu melakukan redisain jalur mekanisme transmisi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja sektor moneter.
Redisain mekanisme transmisi sektor moneter dapat dilihat dari perkembangan perubahan UU Bank Indonesia dan jangkar kebijakan moneter yang digunakan. Perubahan terhadap UU Bank Indonesia tentu saja akan berimplikasi pada tugas Bank Indonesia.
pertanyaannya dari redisain ini apakah terjadi kondisi yang lebih baik?
terlihat bukan? paska krisis lebih baik, namun tidak lebih baik dibandingkan sebelum krisis
so....????
Redisain mekanisme transmisi sektor moneter dapat dilihat dari perkembangan perubahan UU Bank Indonesia dan jangkar kebijakan moneter yang digunakan. Perubahan terhadap UU Bank Indonesia tentu saja akan berimplikasi pada tugas Bank Indonesia.
pertanyaannya dari redisain ini apakah terjadi kondisi yang lebih baik?
terlihat bukan? paska krisis lebih baik, namun tidak lebih baik dibandingkan sebelum krisis
so....????
Subscribe to:
Posts (Atom)
